Journey into Cyberworld
Monday, March 28, 2005
Halaman Utama - Wikipedia Indonesia
Halaman Utama - Wikipedia Indonesia: "Selamat datang di Wikipedia Indonesia, sebuah proyek bersama untuk mewujudkan ensiklopedia terlengkap dalam semua bahasa. Proyek ini dimulai pada awal 2004 dan sudah mempunyai lebih dari 8004 artikel berbahasa Indonesia, yang masih terus ditambah dan disempurnakan terus. Mari kita kembangkan hingga mencapai 10.000 artikel, sehingga Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa utama di Wikipedia!"
Apa jadinya kalau Ensiklopedia dibikin beramai-ramai? yah seperti Wikipedia ini deh. Tidak disenangi oleh kalangan akademisi memang, tapi sangat demokratis. Karena yang menyumbang tulisan memiliki kualitas yang beraneka begitu juga berbagai entri di dalamnya.
Tapi kalau perlu informasi ini dan itu tidak salah untuk mulai mencari di sini. ¶ 1:19 AM 0 comments
Apa jadinya kalau Ensiklopedia dibikin beramai-ramai? yah seperti Wikipedia ini deh. Tidak disenangi oleh kalangan akademisi memang, tapi sangat demokratis. Karena yang menyumbang tulisan memiliki kualitas yang beraneka begitu juga berbagai entri di dalamnya.
Tapi kalau perlu informasi ini dan itu tidak salah untuk mulai mencari di sini. ¶ 1:19 AM 0 comments
Sunday, March 27, 2005
Online Crime and Safety
Online Crime and Safety
Musti dibaca-baca \, untuk tahu masalah security di internet. Sekarang musti kudu pergi lagi meninggalkan komputer dan alam maya ini. Melakukan perjalanan nyata, dan mungkin dari tempat yang berbeda memasuki kembali alam maya. ¶ 12:46 PM 0 comments
Musti dibaca-baca \, untuk tahu masalah security di internet. Sekarang musti kudu pergi lagi meninggalkan komputer dan alam maya ini. Melakukan perjalanan nyata, dan mungkin dari tempat yang berbeda memasuki kembali alam maya. ¶ 12:46 PM 0 comments
Saturday, March 26, 2005
Kebijakan Pemerintah Tak Memihak Rakyat - Sabtu, 17 Januari 2004
Berita lain tentang Halmahera Barat.
Kebijakan Pemerintah Tak Memihak Rakyat - Sabtu, 17 Januari 2004: "Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Longgena Ginting mengemukakan itu berkaitan masih beroperasinya pertambangan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Toguraci, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Pertambangan emas itu, kata Ginting, melakukan eksploitasi di kawasan hutan lindung." ¶ 6:04 PM 0 comments
Kebijakan Pemerintah Tak Memihak Rakyat - Sabtu, 17 Januari 2004: "Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Longgena Ginting mengemukakan itu berkaitan masih beroperasinya pertambangan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Toguraci, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Pertambangan emas itu, kata Ginting, melakukan eksploitasi di kawasan hutan lindung." ¶ 6:04 PM 0 comments
Kabupaten Halmahera Barat - Rabu, 09 Juli 2003
Ini informasi tentang Halmahera Barat, aku perlu untuk kerja, paling enggak bisa memberi latar belakang yang lumayan gitu. Dengan informasi ini mudah-mudahan bisa memberi sedikit latar belakang tentang kondisi daerah ini.
Kabupaten Halmahera Barat - Rabu, 09 Juli 2003: "Kabupaten Halmahera Barat
PETA Indonesia barangkali merupakan peta yang selalu ketinggalan zaman. Selama lima tahun belakangan ini pemekaran demi pemekaran wilayah terus terjadi sedemikian pesatnya, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.
MALUKU juga tidak terhindar dari pemekaran. Presiden BJ Habibie menandatangani Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 yang memekarkan Provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara (Malut) yang membawahi Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah serta Kota Ternate.
Empat tahun kemudian, pada tanggal 25 Februari 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Malut.
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara. Luas wilayah Kabupaten Maluku Utara semula 22.584 kilometer persegi, kini tinggal 2.756 kilometer persegi. Perundangan menyebutkan pergantian nama Kabupaten Maluku Utara menjadi Kabupaten Halmahera Barat dengan ibu kota di Jailolo. Akibat pemekaran itu kecamatan yang menjadi wilayah Halmahera Barat tinggal Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Ibu, dan Loloda.
Sebelum pemekaran, sektor pertanian menjadi tulang punggung utama perekonomian. Tahun 2001 kontribusi pertanian Rp 434,132 miliar atau 40,3 persen total perekonomian yang jumlahnya mencapai Rp 1,0 triliun. Kontributor terbesar kedua berasal dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 258,8 miliar atau 24,0 persen.
Ekspor wilayah ini cukup menggembirakan. Tahun 2001 diperoleh devisa 67,8 juta dollar AS dengan volume 1,8 miliar ton yang terdiri dari kayu bulat, kayu lapis, kayu olahan, ikan beku, ikan karang hidup, lobster, dan nikel. Komoditas tersebut dikirim ke Amerika Serikat, Kanada, Aus" ¶ 5:56 PM 0 comments
Kabupaten Halmahera Barat - Rabu, 09 Juli 2003: "Kabupaten Halmahera Barat
PETA Indonesia barangkali merupakan peta yang selalu ketinggalan zaman. Selama lima tahun belakangan ini pemekaran demi pemekaran wilayah terus terjadi sedemikian pesatnya, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.
MALUKU juga tidak terhindar dari pemekaran. Presiden BJ Habibie menandatangani Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 yang memekarkan Provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara (Malut) yang membawahi Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah serta Kota Ternate.
Empat tahun kemudian, pada tanggal 25 Februari 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Malut.
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara. Luas wilayah Kabupaten Maluku Utara semula 22.584 kilometer persegi, kini tinggal 2.756 kilometer persegi. Perundangan menyebutkan pergantian nama Kabupaten Maluku Utara menjadi Kabupaten Halmahera Barat dengan ibu kota di Jailolo. Akibat pemekaran itu kecamatan yang menjadi wilayah Halmahera Barat tinggal Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Ibu, dan Loloda.
Sebelum pemekaran, sektor pertanian menjadi tulang punggung utama perekonomian. Tahun 2001 kontribusi pertanian Rp 434,132 miliar atau 40,3 persen total perekonomian yang jumlahnya mencapai Rp 1,0 triliun. Kontributor terbesar kedua berasal dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 258,8 miliar atau 24,0 persen.
Ekspor wilayah ini cukup menggembirakan. Tahun 2001 diperoleh devisa 67,8 juta dollar AS dengan volume 1,8 miliar ton yang terdiri dari kayu bulat, kayu lapis, kayu olahan, ikan beku, ikan karang hidup, lobster, dan nikel. Komoditas tersebut dikirim ke Amerika Serikat, Kanada, Aus" ¶ 5:56 PM 0 comments
Pandangan kader PKS tentang Pilkadal
Kenyataan bahwa dari partai yang gagl mencapai threshold pada pemilu '99 lalu menjadi partai yang signifikan kehadirannya dalam pemilu 2004, lalu menjadi mitra utama pemerintah tentu menjadikan kiprah PKS peantas untuk diperhitungkan. Sikap rajin belajar kader-kader PKS dan kuatnya organisasi mereka tentu mendukung, apakah laju pertumbuhan kekuatan ini sejalan dengan pertumbuhan kapasitas organisasi, seperti misalnya pertanyaan banyak pihak sekitar sikap mereka pada isu kenaikan harga BBM baru-baru ini menjadi point negatif. Walau ada penjelasan dari Pimpinan PKS, tetapi rasanya kita mulai melihat PKS yang bermain politik praktis. Tentu pendukung politik moral di dalam PKS kecewa, juga manarik melihat seberapa jauh 'politisi' menjadi kelompok sendiri dalam PKS dengan segala bargain politiknya.
Pilkada Langsung dan PKS :: PIP PKS-ANZ :: Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera Australia-New Zealand: "PKS dan Peluang dalam Pilkadasung
Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2005 memberikan pedoman teknis tentang mekanisme, prosedur, dan ketentuan teknis lainnya dari Pilkadasung. Kelahiran PP ini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, seperti LSM, pengamat politik, maupun akademisi. Substansi yang dipersoalkan terutama berkaitan dengan diperkecilkannya peluang calon independen karena setiap bakal calon harus melalui partai politik untuk mengajukan pencalonannya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Hal lain yang juga digugat hingga ke Mahkamah Konstitusi untuk Judicial Review adalah mengenai peran DPRD yang dikhawatirkan dapat mengurangi independensi KPUD dalam menjalankan proses pemilihan demokratis.
Namun lepas dari polemik di atas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus lebih dini mempersiapkan diri untuk menyongsong Pilkadasung di berbagai daerah, jika menginginkan kemenangan. Dalam waktu dekat ini beberapa daerah di wilayah Keresidenan Bogor (Daerah Dakwah 3) dan Jabodetabek akan melangsungkan Pilkadasung, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Depok. Kabupaten Bogor sendiri akan melangsungkan pemilihan Bupati pada 2008, setelah pemilihan langsung Gubernur Jawa Barat setahun sebelumnya.
Untuk mencapai kemenangan dalam Pilkadasung, suatu pasangan calon tidak
harus mengumpulkan suara lebih dari 50 %. Dalam Pasal 95 ayat (1) dikatakan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah otomatis ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Namun, bila ketentuan tersebut tidak tercapai, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar lebih dari 25 % dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
Ini merupakan peluang bagi PKS " ¶ 5:16 AM 0 comments
Pilkada Langsung dan PKS :: PIP PKS-ANZ :: Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera Australia-New Zealand: "PKS dan Peluang dalam Pilkadasung
Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2005 memberikan pedoman teknis tentang mekanisme, prosedur, dan ketentuan teknis lainnya dari Pilkadasung. Kelahiran PP ini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, seperti LSM, pengamat politik, maupun akademisi. Substansi yang dipersoalkan terutama berkaitan dengan diperkecilkannya peluang calon independen karena setiap bakal calon harus melalui partai politik untuk mengajukan pencalonannya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Hal lain yang juga digugat hingga ke Mahkamah Konstitusi untuk Judicial Review adalah mengenai peran DPRD yang dikhawatirkan dapat mengurangi independensi KPUD dalam menjalankan proses pemilihan demokratis.
Namun lepas dari polemik di atas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus lebih dini mempersiapkan diri untuk menyongsong Pilkadasung di berbagai daerah, jika menginginkan kemenangan. Dalam waktu dekat ini beberapa daerah di wilayah Keresidenan Bogor (Daerah Dakwah 3) dan Jabodetabek akan melangsungkan Pilkadasung, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Depok. Kabupaten Bogor sendiri akan melangsungkan pemilihan Bupati pada 2008, setelah pemilihan langsung Gubernur Jawa Barat setahun sebelumnya.
Untuk mencapai kemenangan dalam Pilkadasung, suatu pasangan calon tidak
harus mengumpulkan suara lebih dari 50 %. Dalam Pasal 95 ayat (1) dikatakan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah otomatis ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Namun, bila ketentuan tersebut tidak tercapai, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar lebih dari 25 % dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
Ini merupakan peluang bagi PKS " ¶ 5:16 AM 0 comments
