Journey into Cyberworld
Thursday, June 16, 2005
SOKSI Nilai Oposisi Bisa Hambat Reformasi - Kamis, 16 Juni 2005
SOKSI Nilai Oposisi Bisa Hambat Reformasi - Kamis, 16 Juni 2005: "SOKSI Nilai Oposisi Bisa Hambat Reformasi
Jakarta, Kompas - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia-salah satu organisasi masyarakat pendukung Partai Golkar-menegaskan dukungannya secara kritis, obyektif, dan proporsional kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dukungan itu diberikan karena pemerintahan transisi tidak kuat bertahan jika ada oposisi. Oposisi juga bisa menghambat upaya reformasi.
Penegasan dukungan kepada SBY-Kalla itu merupakan salah satu dari tujuh butir pernyataan politik Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) seusai rapat Depinas SOKSI di Jakarta, Rabu (15/6).
Dalam kesempatan itu diperkenalkan pengurus baru Depinas SOKSI, yakni Ketua Umum Depinas Syamsul Muarif, Sekretaris Jenderal FMT Radjagukguk, Ketua Dewan Penasihat Suhardiman, dan Ketua Harian Dewan Penasihat Oetojo Oesman.
Syamsul Muarif menegaskan, SOKSI selaku ormas tidak membela pemerintah dan tidak menjadi oposisi terhadap pemerintah. Dukungan diberi- kan karena presiden lahir dari pilihan rakyat secara langsung. 'Jika Pak Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar) pun tidak menjadi wakil presiden, SOKSI tetap akan mendukung presiden karena merupakan pilihan rakyat. Pemerintahan transisi tidak kuat bertahan jika ada oposan,' kata Ketua Partai Golkar itu.
Suhardiman dan Oetojo Oesman memaparkan bahwa setelah reformasi jilid I selama tujuh tahun ini yang memfokuskan pada reformasi politik, maka perlu dilanjutkan dengan reformasi jilid II, yaitu reformasi budaya. 'Dalam reformasi jilid I reformasi yang dilaksanakan telah kebablasan sehingga terjadi krisis kepemimpinan budaya. Budaya sopan santun telah hilang, budaya gotong royong telah hilang,' katanya.
Menurut SOKSI, reformasi memang telah menghantarkan iklim keterbukaan dan demokratisasi.(BUR)"
_____________________________________________________
Pernyataan yang menjadi judul berita bahwa "oposisi bisa hambat reformasi" tentu benar adanya. Tetapi kata kuncinya adalah pada kata bisa, sehingga pernyataan sebaliknya adalah juga benar bahwa "tidak adanya oposisi bisa hambat reformasi".
Lebih mendalami demokrasi modern yang mensyaratkan adanya proses pergantian kepemimpinan secara terstruktur (biasanya melalui pemilihan umum) dan bahwa setiap sistem politik membutuhkan fungsi penyiapan kepemimpinan serta bahwa untuk adalah lebih baik bila "pool" kepemimpinan tidak terpusat sehingga rakyat setiap saat bisa melihat alternatif baik untuk kebijakan maupun untuk kepemimpinan; maka rasanya pernyataan yang lebih tepat adalah tidak adanya oposisi akan menghambat proses demokratisasi. ¶ 4:45 PM 0 comments
Jakarta, Kompas - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia-salah satu organisasi masyarakat pendukung Partai Golkar-menegaskan dukungannya secara kritis, obyektif, dan proporsional kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dukungan itu diberikan karena pemerintahan transisi tidak kuat bertahan jika ada oposisi. Oposisi juga bisa menghambat upaya reformasi.
Penegasan dukungan kepada SBY-Kalla itu merupakan salah satu dari tujuh butir pernyataan politik Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) seusai rapat Depinas SOKSI di Jakarta, Rabu (15/6).
Dalam kesempatan itu diperkenalkan pengurus baru Depinas SOKSI, yakni Ketua Umum Depinas Syamsul Muarif, Sekretaris Jenderal FMT Radjagukguk, Ketua Dewan Penasihat Suhardiman, dan Ketua Harian Dewan Penasihat Oetojo Oesman.
Syamsul Muarif menegaskan, SOKSI selaku ormas tidak membela pemerintah dan tidak menjadi oposisi terhadap pemerintah. Dukungan diberi- kan karena presiden lahir dari pilihan rakyat secara langsung. 'Jika Pak Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar) pun tidak menjadi wakil presiden, SOKSI tetap akan mendukung presiden karena merupakan pilihan rakyat. Pemerintahan transisi tidak kuat bertahan jika ada oposan,' kata Ketua Partai Golkar itu.
Suhardiman dan Oetojo Oesman memaparkan bahwa setelah reformasi jilid I selama tujuh tahun ini yang memfokuskan pada reformasi politik, maka perlu dilanjutkan dengan reformasi jilid II, yaitu reformasi budaya. 'Dalam reformasi jilid I reformasi yang dilaksanakan telah kebablasan sehingga terjadi krisis kepemimpinan budaya. Budaya sopan santun telah hilang, budaya gotong royong telah hilang,' katanya.
Menurut SOKSI, reformasi memang telah menghantarkan iklim keterbukaan dan demokratisasi.(BUR)"
_____________________________________________________
Pernyataan yang menjadi judul berita bahwa "oposisi bisa hambat reformasi" tentu benar adanya. Tetapi kata kuncinya adalah pada kata bisa, sehingga pernyataan sebaliknya adalah juga benar bahwa "tidak adanya oposisi bisa hambat reformasi".
Lebih mendalami demokrasi modern yang mensyaratkan adanya proses pergantian kepemimpinan secara terstruktur (biasanya melalui pemilihan umum) dan bahwa setiap sistem politik membutuhkan fungsi penyiapan kepemimpinan serta bahwa untuk adalah lebih baik bila "pool" kepemimpinan tidak terpusat sehingga rakyat setiap saat bisa melihat alternatif baik untuk kebijakan maupun untuk kepemimpinan; maka rasanya pernyataan yang lebih tepat adalah tidak adanya oposisi akan menghambat proses demokratisasi. ¶ 4:45 PM 0 comments
Tuesday, June 14, 2005
Micro Persuasion: 10 Commandments for The Era of Participatory Public Relations
Aku rasa ini perlu terutama untuk mereka yang bergerak di bidang PR dan periklanan, tapi juga untuk mereka yang bermain dalam advokasi dan demokratisasi. Apakah "Era of Participatory Public Relations" akan menjadi awal dari "Era of Participatory Management", bagaimana menghubungkan PR sebagai elemen manajemen?
Tetapi memasukan elemen "Good Governance" yaitu partisipasi yang bersama akuntabilitas dan transparansi menjadi pilar utama, maka usaha sebagai entitas yang "memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham" akan mejadi sejarah. Bergesernya perspektif dari "share-holder ke stake-holder, misalnya telah ditunjukan dengan "social accountability report" yang bahkan telah mulai menjadi standar bagi beberapa perusahaan di negara maju.
Sebaliknya kita di Indonesia masih melihat bahwa bahkan entitas publik, yakni pemerintahan, yang seharusnya justru lebih melihat segala sesuatu dari perspektif "stake-holder" justru semakin kuat menjadi "share-holder" dengan mereka yang menjai elite politik dan pemerintahan sebagai pemegang saham preferensi (yang diutamakan) seperti pemegang saham institusional di pasar saham dan rakyat kebanyakan menjadi pemegang saham individual yang tidak memiliki posisi tawar apapun terhadap manajemen yang merupakan blok pemegang saham terbesar.
Bagaimana selanjutnya dampak perkembangan ini pada masyarakat Indonesia? Pada tingkat negara, masyarakat, dan dunia usaha-nya.
____________________________________________________
Micro Persuasion: 10 Commandments for The Era of Participatory Public Relations: "10 Commandments for The Era of Participatory Public Relations
The war is over. The people have defeated the corporation. Need proof, read this week's BusinessWeek cover story. They are the ones who are in charge now. They are using the Internet to tell companies what products to make or telling the world what a word means. That's when they're not developing new products of their own and marketing them. Bob Metcalfe was right. The value of the network really does multiply as do its nodes.
So now that the public is credited for calling the shots, what does it mean for public relations? Here are the 10 commandments for public relations professionals as I see them in the Golden Era of Participation…
1) Thou shall listen – Utilize every avenue available to you to listen actively to what your publics have to say and feed it back to the right parties.
2) Remember that all creatures great and small are holy – It doesn't matter if it's the New York Times calling on you or an individual blogger, both have power. Take them all seriously.
3) Honor thy customer – Create programs that celebrate customers and they will celebrate you.
4) Thou shall not be fake – Keep it real; don't hide behind characters and phony IDs.
5) Covet thy customers – Don’t sue your fans. You will alienate them.
6) Thou shall be open and engaging – Involve your customers in the PR process. Invite them to help you develop winning ideas and become your spokespeople.
7) Thou shall embrace blogging – It’s not a fad, it’s here to stay. Be part of it.
8) Thou shall banish corporate speak – People want to here from you in a human voice. Don’t hind behind corporate speak. It will soon sound like ye olde English.
9) Thou shall tell the truth – If you don’t tell the truth, it will come out anyway.
10) Thou shall thinketh in 360 degrees – Ask not what you can do for your customer, but also wha" ¶ 3:20 PM 0 comments
Tetapi memasukan elemen "Good Governance" yaitu partisipasi yang bersama akuntabilitas dan transparansi menjadi pilar utama, maka usaha sebagai entitas yang "memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham" akan mejadi sejarah. Bergesernya perspektif dari "share-holder ke stake-holder, misalnya telah ditunjukan dengan "social accountability report" yang bahkan telah mulai menjadi standar bagi beberapa perusahaan di negara maju.
Sebaliknya kita di Indonesia masih melihat bahwa bahkan entitas publik, yakni pemerintahan, yang seharusnya justru lebih melihat segala sesuatu dari perspektif "stake-holder" justru semakin kuat menjadi "share-holder" dengan mereka yang menjai elite politik dan pemerintahan sebagai pemegang saham preferensi (yang diutamakan) seperti pemegang saham institusional di pasar saham dan rakyat kebanyakan menjadi pemegang saham individual yang tidak memiliki posisi tawar apapun terhadap manajemen yang merupakan blok pemegang saham terbesar.
Bagaimana selanjutnya dampak perkembangan ini pada masyarakat Indonesia? Pada tingkat negara, masyarakat, dan dunia usaha-nya.
____________________________________________________
Micro Persuasion: 10 Commandments for The Era of Participatory Public Relations: "10 Commandments for The Era of Participatory Public Relations
The war is over. The people have defeated the corporation. Need proof, read this week's BusinessWeek cover story. They are the ones who are in charge now. They are using the Internet to tell companies what products to make or telling the world what a word means. That's when they're not developing new products of their own and marketing them. Bob Metcalfe was right. The value of the network really does multiply as do its nodes.
So now that the public is credited for calling the shots, what does it mean for public relations? Here are the 10 commandments for public relations professionals as I see them in the Golden Era of Participation…
1) Thou shall listen – Utilize every avenue available to you to listen actively to what your publics have to say and feed it back to the right parties.
2) Remember that all creatures great and small are holy – It doesn't matter if it's the New York Times calling on you or an individual blogger, both have power. Take them all seriously.
3) Honor thy customer – Create programs that celebrate customers and they will celebrate you.
4) Thou shall not be fake – Keep it real; don't hide behind characters and phony IDs.
5) Covet thy customers – Don’t sue your fans. You will alienate them.
6) Thou shall be open and engaging – Involve your customers in the PR process. Invite them to help you develop winning ideas and become your spokespeople.
7) Thou shall embrace blogging – It’s not a fad, it’s here to stay. Be part of it.
8) Thou shall banish corporate speak – People want to here from you in a human voice. Don’t hind behind corporate speak. It will soon sound like ye olde English.
9) Thou shall tell the truth – If you don’t tell the truth, it will come out anyway.
10) Thou shall thinketh in 360 degrees – Ask not what you can do for your customer, but also wha" ¶ 3:20 PM 0 comments
Aku dan Sarah ........
Ini foto aku dan Sarah, cantiknya ........ hari terakhir tahun 2004.
¶ 3:07 AM 0 comments
Ini foto aku dan Sarah, cantiknya ........ hari terakhir tahun 2004.
¶ 3:07 AM 0 comments
