Thursday, June 16, 2005
SOKSI Nilai Oposisi Bisa Hambat Reformasi - Kamis, 16 Juni 2005
SOKSI Nilai Oposisi Bisa Hambat Reformasi - Kamis, 16 Juni 2005: "SOKSI Nilai Oposisi Bisa Hambat Reformasi
Jakarta, Kompas - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia-salah satu organisasi masyarakat pendukung Partai Golkar-menegaskan dukungannya secara kritis, obyektif, dan proporsional kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dukungan itu diberikan karena pemerintahan transisi tidak kuat bertahan jika ada oposisi. Oposisi juga bisa menghambat upaya reformasi.
Penegasan dukungan kepada SBY-Kalla itu merupakan salah satu dari tujuh butir pernyataan politik Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) seusai rapat Depinas SOKSI di Jakarta, Rabu (15/6).
Dalam kesempatan itu diperkenalkan pengurus baru Depinas SOKSI, yakni Ketua Umum Depinas Syamsul Muarif, Sekretaris Jenderal FMT Radjagukguk, Ketua Dewan Penasihat Suhardiman, dan Ketua Harian Dewan Penasihat Oetojo Oesman.
Syamsul Muarif menegaskan, SOKSI selaku ormas tidak membela pemerintah dan tidak menjadi oposisi terhadap pemerintah. Dukungan diberi- kan karena presiden lahir dari pilihan rakyat secara langsung. 'Jika Pak Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar) pun tidak menjadi wakil presiden, SOKSI tetap akan mendukung presiden karena merupakan pilihan rakyat. Pemerintahan transisi tidak kuat bertahan jika ada oposan,' kata Ketua Partai Golkar itu.
Suhardiman dan Oetojo Oesman memaparkan bahwa setelah reformasi jilid I selama tujuh tahun ini yang memfokuskan pada reformasi politik, maka perlu dilanjutkan dengan reformasi jilid II, yaitu reformasi budaya. 'Dalam reformasi jilid I reformasi yang dilaksanakan telah kebablasan sehingga terjadi krisis kepemimpinan budaya. Budaya sopan santun telah hilang, budaya gotong royong telah hilang,' katanya.
Menurut SOKSI, reformasi memang telah menghantarkan iklim keterbukaan dan demokratisasi.(BUR)"
_____________________________________________________
Pernyataan yang menjadi judul berita bahwa "oposisi bisa hambat reformasi" tentu benar adanya. Tetapi kata kuncinya adalah pada kata bisa, sehingga pernyataan sebaliknya adalah juga benar bahwa "tidak adanya oposisi bisa hambat reformasi".
Lebih mendalami demokrasi modern yang mensyaratkan adanya proses pergantian kepemimpinan secara terstruktur (biasanya melalui pemilihan umum) dan bahwa setiap sistem politik membutuhkan fungsi penyiapan kepemimpinan serta bahwa untuk adalah lebih baik bila "pool" kepemimpinan tidak terpusat sehingga rakyat setiap saat bisa melihat alternatif baik untuk kebijakan maupun untuk kepemimpinan; maka rasanya pernyataan yang lebih tepat adalah tidak adanya oposisi akan menghambat proses demokratisasi. ¶ 4:45 PM
Jakarta, Kompas - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia-salah satu organisasi masyarakat pendukung Partai Golkar-menegaskan dukungannya secara kritis, obyektif, dan proporsional kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dukungan itu diberikan karena pemerintahan transisi tidak kuat bertahan jika ada oposisi. Oposisi juga bisa menghambat upaya reformasi.
Penegasan dukungan kepada SBY-Kalla itu merupakan salah satu dari tujuh butir pernyataan politik Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) seusai rapat Depinas SOKSI di Jakarta, Rabu (15/6).
Dalam kesempatan itu diperkenalkan pengurus baru Depinas SOKSI, yakni Ketua Umum Depinas Syamsul Muarif, Sekretaris Jenderal FMT Radjagukguk, Ketua Dewan Penasihat Suhardiman, dan Ketua Harian Dewan Penasihat Oetojo Oesman.
Syamsul Muarif menegaskan, SOKSI selaku ormas tidak membela pemerintah dan tidak menjadi oposisi terhadap pemerintah. Dukungan diberi- kan karena presiden lahir dari pilihan rakyat secara langsung. 'Jika Pak Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar) pun tidak menjadi wakil presiden, SOKSI tetap akan mendukung presiden karena merupakan pilihan rakyat. Pemerintahan transisi tidak kuat bertahan jika ada oposan,' kata Ketua Partai Golkar itu.
Suhardiman dan Oetojo Oesman memaparkan bahwa setelah reformasi jilid I selama tujuh tahun ini yang memfokuskan pada reformasi politik, maka perlu dilanjutkan dengan reformasi jilid II, yaitu reformasi budaya. 'Dalam reformasi jilid I reformasi yang dilaksanakan telah kebablasan sehingga terjadi krisis kepemimpinan budaya. Budaya sopan santun telah hilang, budaya gotong royong telah hilang,' katanya.
Menurut SOKSI, reformasi memang telah menghantarkan iklim keterbukaan dan demokratisasi.(BUR)"
_____________________________________________________
Pernyataan yang menjadi judul berita bahwa "oposisi bisa hambat reformasi" tentu benar adanya. Tetapi kata kuncinya adalah pada kata bisa, sehingga pernyataan sebaliknya adalah juga benar bahwa "tidak adanya oposisi bisa hambat reformasi".
Lebih mendalami demokrasi modern yang mensyaratkan adanya proses pergantian kepemimpinan secara terstruktur (biasanya melalui pemilihan umum) dan bahwa setiap sistem politik membutuhkan fungsi penyiapan kepemimpinan serta bahwa untuk adalah lebih baik bila "pool" kepemimpinan tidak terpusat sehingga rakyat setiap saat bisa melihat alternatif baik untuk kebijakan maupun untuk kepemimpinan; maka rasanya pernyataan yang lebih tepat adalah tidak adanya oposisi akan menghambat proses demokratisasi. ¶ 4:45 PM
